Kasus Lambut VS PT Susantri Permai, Tunggu Restorative Justice Kejaksaan

PALANGKA RAYA - Kasus Sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang berujung penahan di kepolisian, tidak asing lagi di masyarakat Kalimantan Tengah. Hal ini diduga karena status kepemilikan hak atas lahan yang dimiliki masyarakat diwilayah desa yang ada perizinan perkebunan dari pemerintah tidak tertata baik, baikpun oleh pemerintahan di tingkat desa ataupun adat setempat 

Kasus Lambut warga desa Surat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Susantri Permai, berujung penahaan oleh pihak kepolisian menjadi deretan panjang kasus sengketa pertanahan di Bumi Tambun Bungai ini.

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

Kemarin (23/6) Ormas Mandau Apang Balundang Bulau (MABB) melakukan aksi unjuk rasa didepan Polda Kalteng. Aksi masyarakat tersebut mengharapkan agar pihak aparat kepolisian bisa membebaskan Lambut yang saat ini masih ditahan karena diduga menggunakan dokumen palsu dalam mengklaim lahan yang saat ini telah ditanami pohon kelapa sawit oleh PT Susantri Permai.

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru

 "Aksi unjuk rasa kemarin di Polda Kalteng oleh Ormas MABB, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap rekan yang saat ini ditahan, " kata Ramba, Wakil Ketua I Ormas MABB kepada media ini, Sabtu Siang (24/6).

Ramba menceritakan, kronologis masalah dengan pihak perkebunan PT Susantri Permai, telah lama dari tahun 2015 hingga saat ini. Lambut memiliki lahan seluas 200 Hektar yang saat ini sudah dibuka dan ditanami pohon Kelapa Sawit oleh PT Susantri Permai, dan sudah panen.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Ditahun 2015 pihak PT Susantri Permai, melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan pihak Lambut dan akan Menganti rugi lahan miliknya tersebut dengan sistim dua kali pembayaran.

 "Kesepakatan dengan pihak PT Susantri Permai sudah dibuat untuk ganti rugi lahan saudara Lambut. Arti mengakui itu benar lahan miliknya, dengan surat asli masih dipegang Lambut karena belum pembayaran kedua, " papar Ramba.

Baca juga: Luluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Percepat PP-Perpres Turunan UU TPKS

Pembayaran tahap pertama ditahun 2015 dengan sisa lahan yang belum dibayarkan pada tahap kedua sebanyak 128 Hektar, yang akan dibayarkan ditahun 2020. Total lahan Lambut yang digarap PT Susantri Permai sebanyak 200 hektar, dan sudah dibayarkan sebanyak 72 hektar tahun 2015 lalu.

Entah bagaimana prosesnya, pihak perusahaan mengatakan bahwa untuk tahap kedua sudah dibayarkan.

Baca juga: Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

 "Artinya pihak Perusahaan PT Susantri Permai tidak objektif terhadap surat perjanjian yang telah dibuatnya, " ungkapnya.

Menurutnya ini jadi bahan pertanyaan, pihak perusahaan menyebutkan bahwa bukti surat asli milik saudara Lambut ada pada mereka (PT Susantri Permai) dan sudah dibayarkan. Sedangkan saudara Lambut tidak pernah menyerahkan surat asli lahan tersebut dan menerima uang pembayaran kedua, sesuai isi perjanjian dengan perusahaan.

 "Ada surat panggilan ke kami dari pihak Polda untuk dimintai keterangan, namun yang jadi masalah sesaat dimintai keterangan oleh penyidik, saudara Lambut langsung ditahan, " sebut Wakil Ketua I MABB ini menyampaikan melalui telepon.

Massa Ormas MABB, dalam aksi unjuk rasa kemarin di depan Polda Kalteng. Mengharapkan agar saudara Lambut dalam waktu 1X24 Jam segera dibebaskan dan mengevaluasi Kembali Berita Acara Pemeriksaan, karena diduga ada kekeliruan dalam pemeriksaan saudara Lambut.

Ramba menjelaskan bahwa berkas Lambut, sudah dilimpahkan (P21) di Kejaksaan Kapuas. Harapannya, agar pihak Kejaksaan Negeri Kapuas, bisa melakukan upaya  Restorative Justice dalam kasus Lambut.

Baca juga: Klarifikasi Erko Morja, Terkait Pemberitaan Saudari IRW Yang Dinilai Fitnah