Pertemuan Ormas Dayak Di Pontianak, Hasilkan 9 Petisi Untuk IKN RI

PONTIANAK -  Pertemuan Silatuhrami Organisasi Masyarakat (Ormas) Se - Kalimantan, di Rumah Betang Jalan Sotoyo, Pontianak, Kalimantan Barat, 1 Maret 2022, menghasilkan petisi untuk Ibu Kota Baru (IKN) Republik Indonesia.

Petisi tersebut bentuk masyarakat Adat Dayak Kalimantan, yang berkeingginan agar dalam pembangunan IKN RI, di Paser Panajam, Kalimantan Timur, masyarakat adat Dayak turut dilibatkan oleh pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo dan pemerintahan selanjutnya.

Baca juga: Kembangkan Pariwisata Di Kancah Nasional, DPD Joman Kalteng Optimalkan Anjungan Huma Betang di TMII

Rumusan Petisi Ormas Dayak tersebut berdasarkan UU Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, menghasilkan 7 poin rumusan, 7 poin kesimpulan dan 9 Petisi.

Baca juga: Penobatan Raja Nansarunai di Desa Sanggu Menuai Kontroversi Antar Sesama Dayak Maanyan

Berlandaskan UU 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dibacakan langsung Sekjen Dayak Internasional Organisasion (DIO), Ajonedi Minton, .SE, SH.

Baca juga: Konsilidiasi Kerukunan Ormas Kalteng - Kalbar, Berbeda Tapi Tetap Untuk Dayak

Petisi tersebut, mengangkat Adat Budaya Dayak dalam IKN, seperti penyebutan pulau Borneo dari Pulau Kalimantan dijadikan sebutan menjadi Pulau Dayak.

Memayoritaskan anak - anak putra daerah, diterima jadi TNI/Polri, turut serta andil bagian didalam pemerintahan kepala IKN, lebih - lebih sebagai kepala IKN itu sendiri.

Baca juga: Pemenang Lomba Desain Logo Monumen 100 Tahun Terate Emas, PSHT Pusat Madiun Akan Segera Hak Patenkan

"Rumusan Petisi ini, di adalah hasil pertemuan dari  sejumlah Ormas Dayak Kalteng, Kalbar, Kaltim, Kaltara dan Kalsell, agar nanti Pemeritah bisa menyingkapi, " kata Sekjen DIO.

Ketua DAD Kalbar, Jakius Sinyor dalam penyampaiannya, berharap nantinnya pertemuan Silatuhrami Ormas Dayak Se Kalimantan, bisa diagendakan.

Baca juga: Tinjau Candi Borobudur, Presiden Ingin Ajang Seni Dirutinkan untuk Tarik Wisatawan

"Jangan dua tahun tapi kalau bisa satu tahun sekali, agar lebih hangat, " harapnya.

Ditambahkan juga olehnya, Petisi dan kegiatan ini, harus didukung pihak MADN, karena mereka pengerak dalam hal adat Dayak ini di pemerintahan.

"Tentunya pihak MADN bisa turut dalam petisi ini, agar benar - benar terlaksana, " kata Jakius Sinyor.

Sementara itu, Praktisi Politik dan tokoh adat Dayak Kalbar M Jimmy, dengan tegas mengharapkan Pemerintah sekarang benar - benar memperhatikan Masyarakat Adat Dayak, berapa lama kekayaan Alam Kalimantan dikeruk untuk ABPN.

"Dari 100 persen hasil kekayaan alam Kalimantan selama ini , cuma 12 persen yang dianolir untuk pembangunan Kalimantan, kini saat kita berharap, jangan ada pihak - pihak lain memgganggu IKN yang telah diatur dalam UU tentan Ibu Kota Negara RI, di Paser Kabupaten Panajam, Kaltim, " tegas M Jimmy.

Baca juga: Perkenalkan Adat Suku Dayak kepada Pelajar, Disbudpar Gelar Kegiatan Belajar Bersama di Museum Balanga

Ketua Koalisi Ormas Dayak Se Kalimantan, Ducun Helduck Umar SE, juga menyampaikan, terkait IKN RI 

"Karena itu, pertemuan ini sekaligus menjalin silatuhrami dan mendukung IKN RI serta menjaganya tetap pada niat baik masyarakat Indonesia khususnya Adat Dayak, "tutup Ducun.(//IG/).